Pada 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak itu pemerintah kolonial Jepang berkuasa di Indonesia termasuk Bali. Jepang langsung mengumumkan kebijakan baru. 

Sebagian besar terkait mobilisasi logistik untuk mendukung operasi militer Jepang di Asia. Kebijakan Jepang ini juga terasa di Pulau Bali. 

Pemilik sawah hanya boleh mengambil hasil panen untuk keperluan sendiri. Keperluan sendiri itu para petani ditetapkan sepihak oleh Jepang. 

Semua sisa hasil panen harus diserahkan kepada pihak Jepang. Tak hanya itu, semua ternak sapi, babi, dan ayam milik penduduk juga harus diserahkan kepada pemerintah Jepang melalui badan Mitsui Busan Kaisha (MBK). 

Meski Jepang mengklaim membeli ternak itu, namun penduduk tidak memperoleh uang tunai. Pemerintah Jepang mengklaim uang pembayaran otomatis ditabung di Bank Rakyat (Syomin Ginko). 

Tak jelas kapan tabungan itu bisa diambil tunai. Kebijakan itu membuat rakyat menderita. Lumbung-lumbung padi kosong. Untuk bertahan hidup, rakyat harus menggunakan beras seirit mungkin. 

Setiap keluarga memasak nasi campur ketela, jagung, atau daun singkong. Sudah hidup irit, pengawasan ketat tetap diberlakukan. 

Setiap hari petugas Jepang mengontrol bahan pangan yang dipakai warga. Yang ketahuan makan berlebihan bisa dihukum.